Pemberlakuan Standar/Pedoman Wajib

Berdasarkan sifat penggunannya, produk standar yang dihasilkam Dep. Pekerjaan Umum dapat dikelompokan sebagai berikut:
- Standar yang bersifat sukarela (voluntary); dapat diikuti dan dapat pula tidak diikuti
- Standar yang bersifat wajib (compulsory,mandatory). Standar yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan mayarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup atau pertimbangan ekonomis, dalam rangka efisiensi nasional.
- Standar sukarela dapat menjadi wajib bila instansi teknis menetapkan dalam suatu peraturan (atau disebut dalam dokumen kontrak)

Namun sesuai dengan ketentuan BSN yang mengacu kepada ketentuan WTO(World Trade Organization), penetapan stadar wajib, harus didukung oleh ketetapan formil (Keppres, Kepmen, dan lain-lain) dan sebelum ditetapkan harus diajukan ke Badan Dunia yang menangani permasalahan tersebut ( dalam lingkungan WTO).

Sampai saat ini, baru 6 judul SNI bidang Konstruksi dan Bangunan yang ditetapkan secara formal sebagai standar wajib. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No:66/PRT/1993)

Saat ini Panitia Teknik Standardisasi Departemen Pekerjaan Umum sedang melakukan identifikasi standar-standar apa saja yang mungkin dapat ditetapkan secara formil sebagai standar wajib. Setelah dilakukan pembahasan di lingkungan Dep. Pekerjaan Umum, bahan-bahan tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan BSN untuk diajukan notifikasi ke lembaga dunia yang menangani hal tersebut dilingkungan WTO.

Pada tahun 2002 ini, BSN sedang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan maksud tersebut, yaitu - Capacity Building - on TBT-WTO(Technical Barier to Trade WTO) dalam kerangka APEC. Diharapkan Dep. Pekerjaan Umum dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut, agar upaya penetapan SNI Wajib oleh Dep. Pekerjaan Umum dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

Selain itu berdasarkan pengamatan atas dokumen-dokumen kontrak yang pernah dibuat, dapat pula dilihat bahwa masih banyak komponen kegiatan yang belum dapat didukung dengan SNI, sehingga masih digunakan standar asing dalam hal ini perlu dianalisa standar asing mana saja yang akan lebih menguntungkan jika dapat dilakukan dengan SNI standar mana yang dipandang lebih baik menggunakan standar asing tersebut.

Tentang Kami

Kementerian Pekerjaan Umum: Sistem Informasi Manajemen Standard: Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil

Kontak

Copyrights © 2018 - SIMSTAN. All Rights Reserved