Definisi dan Dasar Hukum

A. Definisi

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan berkerjasama dengan semua pihak. (PP. No. 102 Tahun 2000);
Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tatacara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. (PP No. 102 Tahun 2000);
Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan Berlaku secara Nasional. (PP 102 Tahun 2000);
Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) adalah rancangan standar yang dirumuskan oleh panitia teknis setelah tercapai konsensus dari semua pihak yang terkait. (PP 102 Tahun 2000);
Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai panduan dan pengendali dalam melaksanakan kegiatan (PP No. 25 Tahun 2000);
Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat. (PP No. 25 Tahun 2000);
Manual adalah acuan operasional yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik setempat (PP No. 25 Tahun 2000).

B. Dasar Hukum

1. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional;
3 Keputusan BSN Nomor 1637/BSN-I/HK.74/10/99 tentang Penetapan Panitia Teknik Perumusan SNI;
4. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 372/KPTS/M/2001 tanggal 13 Juli 2001 tentang Pembentukan Panitia Teknik Standardisasi Bidang Konstruksi dan Bangunan;
5. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
6. UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The WTO, Lampiran tentang TBT;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
8. Kepres Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan BSN dan pembagian tugas/ wewenang antara BSN dan Instansi Teknis;
9.

SK Kepala BSN Nomor 3401/ BSN/ - 71/ 11/ 2001 tentang Sistem Standardisasi Nasional (SSN).

UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik

Tentang Kami

Kementerian Pekerjaan Umum: Sistem Informasi Manajemen Standard: Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil

Kontak

Copyrights © 2018 - SIMSTAN. All Rights Reserved